TASIKMALAYA – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Bappelitbangda Kota Tasikmalaya melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Santika Tasikmalaya pada Hari Selasa (10/1). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Maksud dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024, sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah menyampaikan gambaran awal RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 serta memperoleh masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024.
Turut hadir Penjabat Wali Kota Tasikmalaya secara virtual, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Unsur Forkopimda Kota Tasikmalaya, Asisten Daerah 2 dan 3, Para Staf Ahli Pemerintah Kota Tasikmalaya, Para Camat dan Lurah Se-Kota Tasikmalaya, Para Kepala OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya, Kepala OJK Kota Tasikmalaya, Ketua Pj Dekranasda Kota Tasikmalaya serta tamu undangan lainnya.
Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, H. Andi Abdullah N, SH., M.Si selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kick Off Meeting dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya dilanjutkan paparan oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Drs. H. Ivan Dicksan Hasannudin, M.Si. Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan SDM berbasis kearifan lokal, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan serta percepatan implementasi reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemilu serentak.
