Didalam perkembangannya Kecamatan Tasikmalaya mengalami perubahan-perubahan yang sangat pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan. Hal ini disebabkan fungsi Kota Tasikmalaya disamping sebagai Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya yang dengan sendirinya merupakan pusat pelayanan kegiatan Pemerintahan, perdagangan dan distribusi serta pusat pendidikan juga merupakan pusat pelayanan kegiatan perkantoran yang meliputi Wilayah Kerja Priangan Timur.Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Repelita II Jabar, menjadikan Tasikmalaya sebagai pusat pengembangan Wilayah Pembangunan Priangan Timur. Pada Tahun 1976 Pemerintah membentuk Kota Administratif Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976, tentang Pembentukan Kota Administratif Tasikmalaya yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Nopember 1976. Beberapa alasan mengapa Kecamatan Tasikmalaya dijadikan Kota Administratif Tasikmalaya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 Wilayah Kota Administratif Tasikmalaya dibagi atas 3 Kecamatan yakni :

Perubahan Desa menjadi Kelurahan sekaligus dengan pemekaran desanya adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1980 Nomor 140-502 tentang Penetepan Desa menjadi Kelurahan dan untuk Desa-desa di Wilayah Kota Administratif Tasikmalaya telah diresmikan pada tanggal 16 Juli 1981 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya, Bapak H. Hudly Bambang Aruman.Selama kurun waktu 25 Tahun Kota Administratif Tasikmalaya berkembang dengan pesat baik dibidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan, khususnya bidang pemerintah semua Desa berubah menjadi Kelurahan, sehingga pada akhirnya Tasikmalaya terdiri dari 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan yaitu :